Apa Itu Digital Millennium Copyright Act (DMCA)?
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) adalah undang-undang manajemen hak digital (DRM) di Amerika Serikat yang kontroversial. DMCA disahkan pada 28 Oktober 1998 oleh Presiden Bill Clinton dengan tujuan memperbarui hukum hak cipta agar sesuai dengan tantangan regulasi konten digital. Secara umum, DMCA bertujuan melindungi hak pemilik hak cipta sekaligus hak konsumen. UU ini juga disusun agar sejalan dengan WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performances and Phonograms Treaty, dua perjanjian hak cipta global yang telah diratifikasi oleh lebih dari 50 negara sejak 1996.
Kontroversi dan Kritik terhadap DMCA
DMCA merupakan hasil kompromi antara berbagai pihak, termasuk penerbit, ilmuwan, dan kelompok hak sipil, yang sering kali memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Jika diinterpretasikan secara ketat, DMCA bisa membuat berbagai aktivitas yang sepenuhnya etis dan bahkan diperlukan menjadi ilegal. Beberapa contoh aktivitas yang berpotensi dilarang oleh DMCA antara lain:
- Penelitian keamanan yang melibatkan pembobolan sistem keamanan.
- Penelitian tentang enkripsi.
- Reverse engineering perangkat lunak.
Sebelum DMCA disahkan, sebanyak 50 ilmuwan dan pakar teknologi ternama di AS menandatangani surat peringatan kepada Kongres. Mereka menyatakan bahwa DMCA versi awal dapat “membahayakan sistem dan jaringan komputer di seluruh AS, mengkriminalisasi banyak mata kuliah universitas saat ini, dan mengganggu industri teknologi keamanan informasi yang sedang berkembang.”
Revisi dan Perkembangan DMCA
Seiring waktu, beberapa revisi dilakukan untuk memberikan pengecualian, seperti untuk penelitian enkripsi dan keamanan. Namun, hingga kini, DMCA masih menjadi bahan evaluasi oleh berbagai kelompok industri, konsumen, dan hak sipil. Beberapa negara bagian di AS bahkan mempertimbangkan untuk membuat versi hukum mereka sendiri.
Pada April 2003, kelompok Broadband and Internet Security Task Force mengusulkan pembaruan terhadap DMCA, yang kadang disebut sebagai “Super DMCA.” Versi ini menambahkan beberapa elemen penting, seperti memasukkan “niat untuk menipu” sebagai faktor dalam menentukan pelanggaran hukum.