Apa itu Dodd-Frank Act?
Dodd-Frank Act (Undang-Undang Dodd-Frank) dikenal sepenuhnya sebagai Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang menempatkan regulasi industri keuangan di bawah kendali pemerintah. Legislasi ini, yang disahkan pada Juli 2010, menciptakan proses regulasi keuangan untuk membatasi risiko dengan menegakkan transparansi dan akuntabilitas.
Karena Resesi Besar akhir 2000-an sebagian disebabkan oleh rendahnya regulasi dan tingginya ketergantungan pada bank besar, salah satu tujuan utama Undang-Undang Dodd-Frank adalah memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap bank. Undang-undang ini menciptakan Financial Stability Oversight Council (FSOC) untuk menangani masalah keuangan yang berkelanjutan dan mencegah terjadinya resesi lagi.
Ringkasan Undang-Undang Dodd-Frank
Dengan mengawasi sistem perbankan lebih ketat, undang-undang ini bertujuan untuk menghilangkan kebutuhan bailout yang didanai oleh pembayar pajak di masa depan. Untuk memastikan kerja sama dari pihak dalam keuangan dan memerangi korupsi, Undang-Undang Dodd-Frank mengandung ketentuan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) yang mendorong mereka yang memiliki informasi asli tentang pelanggaran keamanan untuk melaporkannya kepada pemerintah. Para pelapor akan menerima imbalan finansial.
Undang-undang Dodd-Frank mengikuti sejumlah undang-undang regulasi keuangan yang disahkan oleh Kongres untuk melindungi konsumen, termasuk Sarbanes-Oxley Act pada 2002 dan Gramm-Leach-Bliley Act pada 1999. Dodd-Frank menciptakan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) untuk melindungi konsumen dari bank besar yang tidak diatur dan mengkonsolidasikan tanggung jawab perlindungan konsumen dari berbagai biro yang sudah ada, termasuk Department of Housing and Urban Development, National Credit Union Administration, dan Federal Trade Commission.
CFPB bekerja dengan regulator di bank besar untuk mencegah praktik bisnis yang berisiko dan merugikan konsumen. Selain kontrol regulasi, CFPB memberikan akses kepada konsumen terhadap informasi yang benar mengenai hipotek dan skor kredit serta hotline 24 jam bebas pulsa untuk melaporkan masalah dengan layanan keuangan.
Ketentuan lain dalam Dodd-Frank termasuk pembentukan FSOC, yang bertugas memantau stabilitas keuangan perusahaan besar yang kegagalannya dapat berdampak negatif pada ekonomi Amerika Serikat, serta Volcker Rule, yang mengharuskan institusi keuangan untuk memisahkan fungsi investasi dan komersial mereka.
Bagaimana Undang-Undang Dodd-Frank Bekerja?
Undang-Undang Dodd-Frank memberlakukan pembatasan pada industri keuangan dan menciptakan program untuk mencegah perusahaan hipotek dan pemberi pinjaman dari mengeksploitasi konsumen. Undang-undang ini menambahkan lebih banyak mekanisme yang memungkinkan pemerintah mengatur dan menegakkan hukum terhadap bank serta lembaga keuangan lainnya.
Undang-undang ini menerapkan berbagai reformasi yang mempengaruhi hampir setiap aspek sistem keuangan dengan tujuan mencegah terulangnya krisis keuangan 2008 dan kebutuhan bailout pemerintah di masa depan.
Ketentuan Utama dalam Undang-Undang Dodd-Frank
- Volcker Rule, yang bertujuan mencegah bank komersial terlibat dalam aktivitas spekulatif dan perdagangan kepemilikan untuk keuntungan. Secara khusus, aturan ini membatasi investasi bank dalam dana ekuitas swasta dan hedge fund.
- Pembentukan CFPB sebagai regulator keuangan independen untuk mengawasi pasar keuangan konsumen, termasuk pinjaman mahasiswa, kartu kredit, pinjaman gaji, dan hipotek. CFPB memiliki wewenang untuk mengawasi perusahaan keuangan tertentu, membuat peraturan baru, dan menegakkan undang-undang perlindungan konsumen melalui denda dan metode lainnya.
- Office of Credit Ratings dari Securities and Exchange Commission memastikan bahwa lembaga pemeringkat memberikan peringkat kredit yang andal terhadap bisnis, pemerintah daerah, dan entitas lain yang mereka evaluasi.
- Program whistleblower menetapkan program hadiah wajib yang memungkinkan pelapor menerima antara 10% hingga 30% dari hasil penyelesaian litigasi. Program ini juga memperluas definisi karyawan yang tercakup untuk mencakup karyawan dari afiliasi dan anak perusahaan suatu perusahaan. Selain itu, program ini memperpanjang batas waktu di mana pelapor dapat mengajukan klaim terhadap majikan mereka dari 90 hari menjadi 180 hari setelah pelanggaran ditemukan.
Sejarah Undang-Undang Dodd-Frank
Undang-Undang Dodd-Frank diperkenalkan setelah krisis keuangan 2008 untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pemerintahan mantan Presiden Barack Obama pertama kali mengusulkan undang-undang ini pada Juni 2009. Versi pertama dari undang-undang ini disajikan kepada House of Representatives pada Juli 2009.
Mantan Senator Christopher Dodd (D-Conn.) dan Mantan Perwakilan A.S. Barney Frank (D-Mass.) memperkenalkan revisi baru pada Desember 2009. Undang-undang ini akhirnya dinamai berdasarkan kedua legislator tersebut dan resmi menjadi hukum pada Juli 2010.
Kritik dan Pembatalan Sebagian Undang-Undang Dodd-Frank
Para kritikus Undang-Undang Dodd-Frank berpendapat bahwa pembatasan yang diberlakukan terhadap perusahaan keuangan juga membatasi potensi pertumbuhan mereka, sehingga mengurangi likuiditas pasar secara keseluruhan. Mereka juga mengatakan bahwa regulasi tambahan membebani lembaga keuangan yang lebih kecil dan bank komunitas.
Akibatnya, Kongres meloloskan pembatalan sebagian aturan Dodd-Frank untuk bank-bank kecil pada Mei 2018. Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act meringankan regulasi terhadap bank kecil dan menengah. Bank dengan aset antara $100 miliar hingga $250 miliar tidak lagi dikategorikan sebagai “terlalu besar untuk gagal.” Dengan pembatalan ini, lebih sedikit dari 10 bank, termasuk Wells Fargo dan J.P. Morgan, yang harus mematuhi regulasi paling ketat dari Undang-Undang Dodd-Frank.