Apa itu Net Neutrality?
Net neutrality adalah konsep tentang internet yang terbuka dan setara untuk semua orang, tanpa memandang perangkat, aplikasi, atau platform yang digunakan serta konten yang dikonsumsi. Pendukung net neutrality percaya bahwa semua perusahaan, termasuk penyedia layanan internet (ISP), harus memperlakukan data dan pengguna internet secara adil. Mereka tidak boleh membatasi akses, memperlambat kecepatan, atau memblokir konten untuk kepentingan mereka sendiri.
ISP juga tidak boleh membuat kesepakatan khusus dengan perusahaan tertentu untuk memberikan kecepatan jaringan atau akses yang lebih baik.
Asal-usul Net Neutrality
Profesor dari Columbia Law School, Tim Wu, mencetuskan istilah net neutrality dalam makalahnya pada Juni 2002 berjudul “A Proposal for Network Neutrality.” Dalam makalah tersebut dan publikasi lain setahun kemudian, “Network Neutrality, Broadband Discrimination,” Wu menjelaskan bagaimana pertumbuhan broadband rumahan menciptakan tantangan regulasi baru.
Wu menyatakan bahwa operator kabel dan Digital Subscriber Line (DSL) memiliki hak untuk mengelola jaringan mereka demi efisiensi maksimal. Namun, mereka tidak boleh mendiskriminasi aplikasi atau pengguna internet tertentu demi keuntungan mereka sendiri. Hal ini bisa menyebabkan “distorsi pasar” yang merugikan kepentingan publik, menghambat inovasi, dan merugikan perusahaan yang tidak bisa berpartisipasi.
Usulannya tentang net neutrality berusaha menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing dengan melarang operator broadband membatasi apa yang dapat dilakukan pengguna dengan koneksi internet mereka, kecuali jika terbukti merugikan. Namun, operator tetap diberi kebebasan untuk mengelola konsumsi bandwidth dan masalah teknis lainnya.
Perdebatan Net Neutrality
Net neutrality adalah konsep yang penuh perdebatan dengan perkembangan yang naik turun. Isu utama dalam perdebatan ini adalah sejauh mana pemerintah seharusnya mengatur internet dan apakah akses internet harus dikategorikan sebagai layanan opsional atau utilitas publik.
Regulasi ISP tergantung pada apakah ISP menyediakan:
- Layanan informasi. Jika demikian, maka Federal Trade Commission (FTC) yang mengatur di bawah Title I dari Communications Act 1934.
- Utilitas. Jika ISP dikategorikan sebagai utilitas, maka mereka berada di bawah regulasi Federal Communications Commission (FCC) sesuai Title II dari Communications Act 1934.
Pendukung net neutrality berpendapat bahwa internet harus tetap bebas, terbuka, dan tidak diskriminatif untuk memastikan pertukaran ide yang demokratis, praktik bisnis yang etis, persaingan yang adil, dan inovasi berkelanjutan.
Pendukungnya meliputi:
- masyarakat umum;
- organisasi hak asasi manusia;
- organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace;
- advokat hak konsumen;
- banyak perusahaan teknologi dan perangkat lunak;
- perusahaan internet besar seperti Netflix, Yahoo, Twitter, Microsoft, dan Amazon.
Sementara itu, penentang net neutrality, termasuk banyak ISP, berargumen bahwa regulasi pemerintah terhadap internet merupakan hambatan yang tidak perlu bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menekankan bahwa konsumen memiliki pilihan untuk menggunakan internet dial-up yang lebih lambat atau membayar lebih untuk kecepatan broadband melalui kabel koaksial, DSL, atau serat optik.
Banyak ISP mendukung model layanan internet dua tingkat yang memungkinkan mereka mengenakan biaya premium untuk akses prioritas dengan kecepatan lebih tinggi. Model ini memungkinkan ISP menciptakan “jalur cepat” bagi perusahaan tertentu yang ingin mempromosikan layanan mereka kepada pelanggan.
ISP juga mendukung praktik “zero rating,” yaitu tidak mengenakan biaya data untuk akses ke situs dan layanan tertentu. Hal ini memungkinkan penyedia layanan menawarkan paket data terbatas yang menguntungkan layanan mereka sendiri atau mitra mereka.
Manfaat Net Neutrality
Meskipun mengalami berbagai tantangan, net neutrality dianggap berhasil dalam menjaga nilai-nilai penting, seperti:
- Kebebasan informasi. Net neutrality mendukung kebebasan berbicara dan berbagi ide. Aturan ini mencegah ISP mengontrol atau membatasi akses pengguna ke konten tertentu.
- Kebebasan bisnis dan pilihan konsumen. Tanpa net neutrality, ISP dapat memaksa bisnis membayar lebih untuk mendapatkan akses penuh ke pelanggan. Net neutrality menciptakan lapangan permainan yang lebih adil bagi semua bisnis, baik besar maupun kecil.
- Peningkatan inovasi. Menghilangkan net neutrality dapat menghambat inovasi dan menciptakan hambatan bagi perusahaan baru. ISP yang memilih favorit dapat membuat teknologi baru sulit berkembang.
Perkembangan Net Neutrality
Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah net neutrality:
- 2005: FCC melarang ISP memblokir konten legal dan menghukum Madison River karena memblokir panggilan internet.
- 2008: FCC memerintahkan Comcast berhenti memperlambat BitTorrent, tetapi pengadilan memenangkan Comcast.
- 2010: FCC mengeluarkan Open Internet Order, tetapi Verizon menggugatnya.
- 2014: Pengadilan memutuskan FCC tidak bisa memaksakan aturan net neutrality.
- 2015: FCC mengklasifikasikan ISP sebagai layanan Title II, memperkuat net neutrality.
- 2017: FCC membatalkan aturan net neutrality.
- 2018: Beberapa negara bagian AS menggugat FCC untuk mengembalikan aturan net neutrality.
- 2019: Pengadilan menyatakan FCC tidak dapat melarang negara bagian menerapkan aturan net neutrality mereka sendiri.
- 2024: FCC mengembalikan aturan net neutrality yang dicabut sebelumnya, melarang ISP memperlambat atau mengubah kecepatan jaringan pelanggan.
Net Neutrality Saat Ini
Pendukung net neutrality khawatir bahwa ISP besar bisa menyalahgunakan kebebasan mereka meskipun aturan telah dikembalikan. Beberapa ISP mulai menerapkan batasan data dalam paket mereka, yang dapat memengaruhi akses pengguna.
Meskipun net neutrality tetap penting, tampaknya saat ini bukan prioritas utama bagi banyak orang maupun politisi.